Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 3,5 Tahun Lho

Elfahmi Lubis
Elfahmi Lubis

Bengkulu, Scientia Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu dan juga bertanya-tanya bahwa masa jabatan kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada 2020 yang lalu, ternyata tak sampai 5 tahun lho. Namun hanya sekitar 3,5 tahun saja.

Kenapa bisa begitu?

Padahal dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor: 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi UU, disebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Elfahmi Lubis, ada instrumen hukum atas masalah kurangnya masa jabatan kepala daerah ini.

Dalam pasal 201 ayat (7) UU Nomor: 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya, dalam pasal 201 ayat (8) pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

“Ketentuan di atas menyiratkan bahwa kepala daerah yang terpilih dalam 2020 yang lalu, menjabat sampai terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024,” ungkap Elfahmi.

Selanjutnya, karena kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 masa jabatannya tidak sampai 5 tahun, maka regulasi mengatur pemberian kompensasi kepada kepala daerah ini.

“Dasar hukumnya adalah pasal 202 UU Nomor: 8 Tahun 2015 menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang masa jabatannya tidak sampai satu periode (5 tahun, red) akibat ketentuan pasal 201, diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikali jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode,” tambah Elfahmi. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini