Antara Kebebasan Berekspresi atau Pelanggaran HAM

Intan Putri Atma, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Aksi boikot produk prancis di sejumlah negara berawal dari pembunuhan  Samuel Paty, seorang guru di Prancis oleh  remaja asal  Chechnya yang tinggal di kota Evreux, Normandia pada 20 oktober 2020. Pembunuhan tragis ini  terjadi setelah Samuel Paty selaku guru sejarah  memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya dalam kelas kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara. Samuel Paty memperlihatkan  kartun Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya telah diterbitkan oleh majalah Satir Charlie Hebdo pada tahun 2015. Adanya kartun Nabi Muhammad SAW ini tentu menyinggung umat muslim di berbagai Negara. Tindakan pembuatan kartun Nabi Muhammad SAW, serta mempertontonkan hal tersebuut  tergolong sebagai salah satu bentuk penistaan agama bagi umat muslim di berbagai negara.

Tidak hanya penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW dan mempertontonkan hal tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron justru memberikan tanggapan yang semakin memancing amarah umat muslim dunia.  Emmanuel Macron memuji aksi Samuel Paty dan menilai kartun Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Di dalam hal ini Presiden  Emmanuel Marcon dianggap menyebarkan Islamophobia. Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Hal ini tentu sangat berbahaya yang akan mengakibatkan perpecahan umat beragama di dunia. “We will not give in, ever. We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.”

Dalam kutipan twitter yang dibuat oleh Emmanuel Macron, dirinya menegaskan tidak akan menyerah dan  tetap memperjuangkan nilai kebebasan berpendapat, karena baginya Perancis adalah negara yang menjunjung sekularisme. Sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Perancis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari moto pasca-revolusi, yaitu “liberty, equality, fraternity“.

Pada 1905, dikeluarkan undang-undang yang melindungi sekularisme, yang ditujukan untuk melindungi kebebasan warga untuk menjalankan agama namun juga untuk mencegah masuknya agama di institusi-institusi negara. Undang-undang tersebut menopang undang-undang lain yang melindungi hak untuk menistakan agama, yang dikeluarkan pada 1881. Hal ini yang membuat majalah Satire Charlie Hebdo bisa menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW. tanpa harus mempertimbangkan kembali akibat dari penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW yang tentunya akan menimbulkan konflik.

Dengan adanya konflik yang tidak kunjung mereda ini,  negara –negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim melakukan perlawanan terhadap tindakan penistaan agama islam yang terjadi di Prancis yang juga didukung oleh pemerintahannya.

Aksi boikot produk Prancis diawali oleh pemerintahan Turki yang saat ini dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan. Seruan aksi ini diikuti oleh Negara mayoritas muslim lainnya seperti Uni Emirates Arab, Iran, Qatar hingga Indonesia.

Di Indonesia sendiri juga mengecam keras perbuatan pemerintah Prancis. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi yang juga menegaskan tindakan tersebut sangat menyinggung umat Islam karena menggambarkan Nabi Muhammad SAW.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak pemboikotan terhadap produk Prancis seiring Presiden Emmanuel Macron yang masih bersikeras tidak meminta maaf kepada umat Islam atas pelecehannya terhadap Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam (SAW). Aksi boikot produk Prancis di tengah pandemi wabah covid-19 yang sedang terjadi tentu menjadi pukulan keras pada sendi perekonomian dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini