Judicial Review UU Omnibus Law dalam Perspektif Masyarakat

                              Oleh Defriansyah Mahasiswa Universitas Bengkulu

Perlemen Indonesia mengesahkan “Undang-undang Komprehensif tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Ciptaker)” dan menjadi undang-undang (UU). Berbagai kalangan, terutama rekan kerja, menuai banyak reaksi yang berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah yang pada dasarnya menolak UU ini. Pelajaran penting dari demonstrasi ini bahwa para demonstran kurang memahami hakikat hukum. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang mereka demonstrasikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum. Penting untuk dipahami bahwa hukum yang komprehensif adalah hukum yang merangkum banyak undang-undang yang akan diintegrasikan ke dalam kerangka yang komprehensif.

Semangat hukum yang komprehensif adalah menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, panjang dan rumit. Sebab selama ini Indonesia dikenal dengan banyaknya undang-undang yang saling bertentangan, dan salah satu kendala dalam berinvestasi di Indonesia adalah kurangnya kepastian hukum. Dalam hukum yang komprehensif ini, 79 hukum disatukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah “wadah”

Yang berisi sebelas kelompok metode komprehensif. Ada cluster lisensi yang disederhanakan. Persyaratan investasi,  pekerjaan, kemudahan, otorisasi dan perlindungan UMKM,  kemudahan berbisnis, dukungan penelitian dan inovasi,  administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pembebasan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan bidang ekonomi. Cluster tenaga kerja merupakan salah satu cluster yang mengalami hambatan besar.

Undang-undang tersebut mengubah, menghapus dan mengatur regulasi baru, seperti UU Ketenagakerjaan tahun 2003, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial, dan tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; dan 28 pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diubah, 32 pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihapus, dan peraturan baru dibentuk dengan memasukkan 7 pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Padahal, “UU Ciptaker” hanya mengatur garis besarnya, saja selebihnya diatur dalam peraturan pemerintah atau dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Banyak partai politik mengkhawatirkan Jika peraturan pemerintah tidak segera dikeluarkan atau perusahaan tidak merumuskan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal ini akan membuat pekerjaan perlindungan pekerja rentan dan menimbulkan gelombang protes terhadap kekhawatiran tersebut. Selain itu, buruh meyakini UU Nomor 13 Tahun 2003 lebih ketat dan detil dalam mengatur ketenagakerjaan.

Menurut Asep Warlan Yusuf, pakar hukum tata negara Universitas Parayanganan, uji materi UU Cipta Karya merupakan cara terbaik untuk mengetahui pro dan kontra undang-undang yang secara umum dikenal sebagai hukum yang komprehensif.

Asep mengatakan, melalui uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat bisa mengetahui apakah UU Penciptaan Lapangan Kerja melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Salah satu syarat dalam proses penyusunannya adalah harus partisipatif. Artinya, masyarakat harus ikut serta dalam pembuatan undang-undang, seperti UU Cipta Lapangan Kerja.” jika masyarakat mengajukan uji materi, maka akan ada dua kemungkinan yakni akan di lakukan pengujian formil ataupun materil pada UU tersebut.

Kemudian, menurut pengajar studi ketatanegaraan Universitas Gadjamada (UGM), Zainal Arifin Mochtar (Zainal Arifin Mochtar) juga mengatakan bahwa aspek politik menjadi batu sandungan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan UU Cipta Kerja. . Zainal mengatakan versi revisi UU MK “hanya memberikan obat tidur bagi Hakim MK.” Namun juru bicara MK Fajar Laksono membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pengadilan “akan menangani setiap permohonan sesuai dengan peraturan dan hukum acara.” Ia juga mengatakan kepada wartawan Tierto, “Semua putusan MK, terutama yang memuat undang-undang dan kebijakan baru, harus dibuat oleh legislator. Alamat di dalamnya memutuskan untuk menindak lanjuti.”

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meninjau UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi,. Yusril membawa perhatian pemerintah dan Republik Demokratik ke Mahkamah Sosial dan Konstitusi (MK) terkait proses judicial review UU Cipta Karya.

Yuslier menilai gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat untuk menguji efektifitas UU Penciptaan Lapangan Kerja. “Yang ingin mereview UU Cipta Kerja dengan MK harus mendapat dukungan, baik formal maupun materil penilaiannya. Dengan begitu, MK bisa secara objektif mengkaji dan memutuskan apakah proses berlakunya UU Cipta Kerja itu melanggar. Proses pembuatan undang-undang, ”kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 November 2020.

Yusril menjelaskan, dalam persidangannya, Mahkamah Konstitusi akan menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan regulasi. Perubahan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 untuk menilai hal tersebut.

Jika ada pihak yang tidak setuju dengan UU Ciptaker, mereka bisa mengajukan permintaan DPR untuk meninjau UU tersebut. Anda juga bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini jauh lebih elegan daripada demonstrasi anarkis dan menyebabkan kekacauan yang meluas. Kami tahu bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Namun, jika situasinya tidak mendukung, aktivitas tersebut akan menjadi tidak nyaman dan investor tidak mau berinvestasi. Siapa yang kalah? Tentu kita semua. Oleh karena itu, kita perlu berkomunikasi untuk mencari solusi, bukan tindakan anarkis yang menimbulkan kerugian bagi kita semua khususnya pada fasilitas umum yang telah di bangun pemerintah untuk memenuhi hajat masyarakat banyak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini